 |
| lahan garam |
Pamekasan - Pemkab Pamekasan mendapat jatah program lahan pegaraman terintegrasi dari pemerintah pusat. Anggaran yang dikucurkan Rp 4 miliar. Namun, sampai sekarang belum anggaran itu terealisasi.
Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budi Daya Dinas Perikanan Pamekasan Muzanni mengatakan, lahan garam yang akan diintegrasikan 41 hektare. Lokasinya di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu.
Lahan pegaraman terintegrasi itu akan dikelola Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Majungan. Anggota kelompoknya 18 orang. ”Pengelolanya masyarakat sekitar,” katanya kemarin (19/8).
Anggaran Rp 4 miliar tersebut dibagi menjadi beberapa kegiatan. Di antaranya, pembangunan gudang penyimpanan garam di lokasi lahan terintegrasi. Pembangunan gudang dianggarkan Rp 2,5 miliar.
Sekarang proyek pembangunan tersebut masuk tahap lelang. Dalam waktu dekat panitia lelang menentukan pemenang. Kemudian, pembangunan lahan terintegrasi Rp 500 juta. Sejumlah item kegiatan diambilkan dari anggaran tersebut. Di antaranya, pembuatan saluran, pembelian mesin, dan pembuatan tanggul.
Sementara Rp 1 miliar sisanya untuk kegiatan perencanaan, pengawasan, sosialisasi, dan operasional. Menurut Muzanni, perencanaan dan pengawasan masing-masing dua kegiatan. Yakni, perencanaan pembangunan gudang dan lahan integrasi.
Hingga sekarang, kegiatan tersebut berkutat di perencanaan dan pengawasan. Pembangunan gudang dan pembangunan lahan terintegrasi masih dalam tahap lelang. Meski demikian, dia yakin proyek tersebut tuntas tepat waktu.
Sebab, kegiatan itu direncanakan secara matang. Dalam waktu dekat, lelang tuntas. Dengan begitu, pemenang tender bisa langsung mengerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. ”Optimistis selesai tepat waktu,” katanya.
Muzanni mengatakan, banyak manfaat dari lahan garam terintegrasi. Di antaranya, bisa mengurangi biaya produksi. Kemudian, untung yang didapat lebih banyak dan kualitas garam lebih baik.
Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, program lahan terintegrasi itu ada sejak 2017. Namun, realisasinya cenderung tidak optimal. Petani garam banyak menolak lahannya diintegrasi.
Pemerintah harus mengevaluasi program tersebut. Kendala yang dihadapi di lapangan harus menjadi bahan kajian. Tujuannya, agar realisasi program lahan terintegrasi untuk tahun anggaran 2020 lebih optimal.
Salah satu alasan masyarakat menolak lahannya diintegrasi lantaran menilai untung yang diperoleh lebih banyak dikelola pribadi. Pengelolaan juga tidak ribet karena tidak perlu berkoordinasi dengan beberapa petani.
Asumsi tersebut melekat di benak petani sehingga kebanyakan menolak program itu. Pemerintah harus gencar bersosialisasi agar masyarakat mengetahui manfaat lahan terintegrasi. ”Sosialisasi harus masif agar program lahan terintegrasi sukses,” tandasnya. (*)
Sumber: radarmadura.id
loading...
0 Comments