 |
| perpustakaan SD (ilustrasi) |
Sumenep - Sarana dan prasana (sarpras) pendidikan belum merata. Ratusan SD di Kabupeten Sumenep tidak memiliki perputakaan. Dengan begitu, budaya literasi di sekolah belum maksimal.
Kasi Kelembagaan dan Sarpras SD Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Pardi Sukisno tidak memungkiri hal itu. Dia menyebut, dari 656 lembaga SD, hanya 367 yang sudah memiliki perpustakaan. Artinya, ada 289 lembaga SD yang belum memiliki perpustakaan.
”Itu berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik),” ucapnya kemarin (23/8).
Pardi tidak bisa memastikan apakah kondisi 367 perpustakaan SD itu dalam keadaan bagus atau rusak. Pihaknya belum melakukan inventarisasi.
”Kami tidak tahu rusak atau tidak, tetapi di dapodik yang sudah memiliki perpustakaan segitu, karena kami belum disurvei,” akunya.
Pardi mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, untuk penambahan sarana perpustakaan, pihaknya hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat. ”Kalau menunggu dari APBD sangat sedikit,” imbuhnya.
Dia mengklaim setiap awal tahun sudah meminta semua lembaga SD untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat. Termasuk, bantuan fisik berupa pembangunan gedung perpustakaan. ”Semua tergantung dari permerintah pusat, kami hanya mengajukan,” tutur Pardi.
Tahun ini tidak ada SD yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat berupa pembangunan perpustakaan. Pemerintah pusat tidak mem-plotting dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan perpustakaan di Kota Keris.
Menurut Pardi, lembaga pendidikan yang tidak memiliki perpustakaan memanfaatkan ruang-ruang lain agar budaya literasi tetap berjalan. Oleh karena itu, tidak maksimal. ”Ya memanfaatkan ruang kecil gitu agar ada tempat literasi,” katanya.
Mantan kepala SMPN 2 Sumenep itu berjanji akan terus mendorong agar sekolah mengajukan bantuan gedung perpustakaan kepada pemerintah pusat. Itu agar sarana dan prasarana di semua lembaga pendidikan merata. ”Bertahap dulu, tidak bisa langsung mendapatkan bantuan, yang terpenting mengajukan,” imbuhnya.
Di tempat terpisah, Ketua DPRD Sementara Abd. Hamid Ali Munir meminta Disdik Sumenep menyikapi minimnya sarpras di ratusan SD tersebut. Menurut dia, tidak meratanya sarpras akan menimbulkan kesenjangan dalam dunia pendidikan.
Politikus PKB itu mendesak pemerintah mengevaluasi semua kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan. Sebab, alokasi anggaran untuk pendidikan cukup besar. Di APBN dan APBD Sumenep di-plotting 20 persen. ”Ke depan perlu ada evaluasi. Harus dilakukan pemerataan kualitas pendidikan,” pintanya. (*)
Sumber: radarmadura.id
loading...
0 Comments