Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti dalam wawancara dengan tvOne |
Jakarta - Muhammadiyah melalui Sekretaris Umumnya, Abdul Mu'ti menegaskan agar wacana Menteri Agama Fachrul Razi terkait pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang agar dipertimbangan lagi dengan matang. Ia juga menyarankan adanya evaluasi terhadap rencana program ataupun upaya anti-radikalisme.
Abdul Mu’ti mengatakan, dalam konteks peneguhan ideologi Pancasila, rencana menteri agama sebenarnya dapat dipahami. Namun, pelaksanaannya tidak akan mudah, bahkan bisa tumpang-tindih dengan tugas pokok dan fungsi lembaga lain. "Selain itu, kalau tidak disiapkan dengan baik, bisa menimbulkan kontroversi," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa ada baiknya Menteri Agama mempertimbangkan dan menyiapkan dengan matang sebelum menyampaikan sorotan terhadap cadar dan celana cingkrang kepada publik. Apalagi, saat ini sudah ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang secara khusus dibentuk untuk pembinaan dan peneguhan ideologi Pancasila.
Abdul Mu’ti juga menyoroti rencana penataran khusus bagi para ustadz. Ia menuturkan bahwa rencana penataran tersebut bisa menimbulkan persepsi bahwa sikap dan pernyataan yang keras hanya berasal dari kalangan umat Islam. "Padahal realitasnya pernyataan keras juga terdapat dalam agama lain, politisi, dan elemen masyarakat," jelas Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta itu.
Mu'ti juga menegaskan bahwa harusnya pemerintah mampu untuk membuat program-program yang lebih substantif. "Misal itu madrasah-madrasah masih banyak yang tertinggal, penanganan jamaah haji, dan sebagainya. Banyak hal yang lebih substantif daripada sekedar bicara wacana cadar dan celana cingkrang, atau do'a bahasa Indonesia," pungkas mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.(*)
loading...
0 Comments