 |
| (ilustrasi) |
Pamekasan – Belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan hingga kini tercatat belum memiliki pimpinan definitif alias hanya dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt).
Tercatat sebelas OPD yang belum punya pimpinan definitif, yaitu Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil), Dinas Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Keuangan Daerah (BKD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perikanan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pamekasan Imam Hosairi mengatakan bahwa hal tersebut cukup menghambat pembangunan. "Ini akan menghambat pembangunan di Pamekasan. Beberapa program yang harusnya selesai 2019 nyatanya sampai sekarang masih mangkrak," ungkapnya kemarin, Jumat (29/11).
Hosairi menyatakan mendesak bupati untuk segera mengisi kekosongan pimpinan OPD itu. "Apalagi banyak program bupati pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2019 yang tidak terlaksana," tandasnya.
"Apabila tidak segera dilaksanakan," lanjut Hosairi, "maka masyarakat akan mempertanyakan kinerja pemerintah, menagih janji, ragu dengan pemerintah," jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sementara itu, Totok Hartono Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan mengungkapkan bahwa kekosongan pimpinan akan segera terisi sekitar pertengahan 2020 mendatang.
"Memang pimpinan OPD masih banyak yang kosong, tapi saya pastikan itu tidak berpengaruh pada pembahasan pengesahan APBD 2020 karena sementara ini sudah diisi oleh Plt sebagai penanggung jawab pengguna anggaran," ungkapnya.(*)
loading...
0 Comments